BANDAR LAMPUNG, iNews.id – Aksi unjuk rasa ribuan massa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung berbeda ketika Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi serta Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turun langsung menemui massa, Senin (1/9/2025).
Ketiganya memilih duduk lesehan bersama massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan untuk mendengarkan aspirasi sekaligus berdialog terbuka. Turut hadir Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, tokoh agama dan tokoh adat.
Awalnya, kedatangan pejabat disambut dengan teriakan protes. Namun situasi mereda setelah mereka menyampaikan niat untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan. Di antaranya mendesak pengesahan UU Perampasan Aset, pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR hingga evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Gubernur Rahmat mengapresiasi jalannya aksi damai tersebut.
“Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami turun ke sini untuk mendengarkan semuanya,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.
“Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, saya memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa itu. Kami akan terus berbenah agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” katanya.
Kapolda menegaskan proses hukum kasus tersebut terus berjalan.
"Berikan ruang seluas-luasnya untuk tim yang bekerja dalam pengusutan kasus tersebut agar bisa terungkap secepat-cepatnya dan seterang-terangnya ke publik," ucapnya.
Pernyataan Kapolda mendapat tepuk tangan dari ribuan massa aksi. Suasana dialog berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.00 WIB. Unjuk rasa di DPRD Lampung ini menjadi catatan tersendiri, karena diwarnai dialog terbuka antara pejabat dan masyarakat. Momentum tersebut dianggap penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, aparat dan rakyat.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait