BANDARLAMPUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan proses hukum kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung pada 2020 tetap akan tetap berjalan. Meski, KONI Lampung telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar.
"KONI Lampung telah mengembalikan kerugian negara Rp2,5 miliar, tapi proses hukum kami pastikan tetap berjalan," kata Kepala Kejati Lampung Nanang Sigit Yulianto di Bandarlampung, Kamis (22/12/2022).
Dia mengatakan kerugian negara yang telah dikembalikan KONI tersebut langsung disetorkan ke kas daerah. Pengembalian kerugian negara tersebut diserahkan Pengurus KONI Lampung dengan sukarela dan tanpa paksaan.
"Kami hanya menganggap pengembalian kerugian negara oleh KONI Lampung ini sebagai iktikat baik mereka secara kolegial bukan perorangan, sehingga proses hukum akan terus berjalan," kata dia.
Dia menyatakan, hingga kini Kejati Lampung belum bisa menetapkan tersangka atas kasus KONI Lampung. Pasalnya, kata dia, pihaknya masih menelusuri mens rea atau niat kejahatan dalam kasus tersebut.
"Kami belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran hukum. Belum bisa menunjuk tersangkanya siapa saja dan berapa, nanti akan kami berikan penjelasan setelah ada kesimpulan," katanya.
Sebelumnya, berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor independen, dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana hibah yang diberikan kepada KONI Lampung pada 2020, merugikan keuangan negara sekitar Rp2,5 miliar.
Kejati Lampung mulai melakukan penghitungan kerugian negara bersama BPKP Perwakilan Lampung pada 9 Juni 2022 lalu.
Dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung senilai Rp29 miliar itu, Kejati Lampung telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dana hibah KONI yang dicairkan oleh Pemprov Lampung diduga disalurkan tidak sesuai, sehingga Kejati Lampung terus memeriksa sejumlah saksi untuk menetapkan tersangka.
Penyebab dana hibah itu diduga tidak sesuai penyalurannya di antaranya program kerja dan anggaran yang tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI Lampung dan cabang olahraga.
Kemudian, ditemukan ada indikasi penyimpangan anggaran program kerja di cabang olahraga selain di KONI Lampung terkait pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
Lalu, KONI Lampung dan cabang olahraga diduga tidak berpedoman kepada pengajuan kebutuhan dan anggaran hibah saat pengajuan kebutuhan program kerja di 2020. Sehingga penggunaan dana hibah diduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di cabang olahraga maupun KONI Lampung.
Pemprov Lampung menganggarkan dan mencairkan dana dalam beberapa tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar Rp29 miliar, kemudian tahap kedua sebesar Rp30 miliar.
Anggaran Rp29 miliar itu dibagi dalam beberapa kegiatan KONI Lampung, di antaranya Rp22 miliar untuk anggaran pembinaan, Rp3 miliar anggaran partisipasi PON 2020, dan Rp3 miliar anggaran Sekretariat KONI Lampung.
Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait