LAMPUNG UTARA, iNews.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak berunjuk rasa di kantor DPRD, Kamis (14/4/2022). Mereka berhasil menduduki ruang sidang paripurna DPRD.
Berdasarkan pantauan, massa gabungan dari HMI, PMII, IMM, Sapma Pancasila terlibat aksi saling dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan.
Itu dikarenakan mereka ingin masuk ke dalam gedung DPRD guna memastikan apakah wakil rakyat mereka memang tidak ada di dalam.
Pasalnya, dari keterangan pejabat Sekretariat DPRD, jika para anggota dewan sedang melaksanakan dinas luar, sehingga tidak dapat menemui para peserta aksi.
"Kami ingin sampaikan aspirasi. Kami jamin tidak akan meruskam fasilitas yang ada," tegas M Fajar Santoso selaku koordinator lapangan (Korlap) saat aksi..
Aksi dorong semakin memanas. Khawatir terjadi hal hal yang tak diinginkan, sejumlah pejabat Sekretariat DPRD berusaha menghubungi Ketua Dewan guna memastikan apakah pengunjuk rasa diperbolehkan masuk.
Alhasil, pengunjuk rasa dibiarkan masuk ke dalam ruang sidang paripurna. Terlihat satu persatu peserta aksi duduk di kursi anggota dewan, dan sebagian mereka duduk di bangku tamu di dalam ruangan tersebut.
Mereka juga membentangkan spanduk dan poster serta berorasi menyampaikan isi tuntutan.
"Menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN, tolak kenaikan harga minyak goreng, dan pecat oknum pencetus wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata M Fajar.
Setelah 20 menit berada di dalam ruang sidang paripurna, para pengunjuk rasa mendapat kepastian kembali, jika pernyataan sikap yang mereka bawa, dapat diterima langsung oleh anggota DPRD pada Senin mendatang.
Mendapati kepastian itu, massa pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut dan membubarkan diri.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait