LAMPUNG TENGAH, iNews.id – Puluhan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sejak dua hari terakhir menjalani pemeriksaan secara marathon oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan terhadap 40 anggota wakil rakyat itu terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Pemeriksaan tersebut sudah dilakukan tim KPK sejak Senin (11/2/2019) dan hingga Selasa (12/2/2019) siang proses pemeriksaan masih berlangsung.
Pada Senin lalu, ada 10 anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung tertutup di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Bandar Lampung.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepuluh Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa.
"Diagendakan sepuluh Anggota DPRD diperiksa untuk kasus Mustafa Bupati Lampung Tengah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (12/2/2019).
Kesepuluh orang tersebut adalah anggota Komisi I DPRD Syamsudin, Ketua Komisi II DPRD Anang Hendra Setiawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sopian Yusuf, Sekretaris Komisi II DPRD Hi Roni Ahwandi dan anggota Komisi II DPRD Febriyantoni.
"Dan selanjutnya ada Samarsono, Wahyudi, Slamet Widodo, Sukarman, Muhlisin Ali, yang semuanya anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Tengah," ujar Febri.
Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa sebelumnya kembali dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee dari izin proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa mencapai angka hingga Rp95 miliar.
Sebelum kasus itu, Mustafa ditetapkan kpk sebagai tersangka pemberi suap dan telah mejalani proses persidangan. Mustafa dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis tiga tahun, serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan, serta pencabutan hak politik selama dua tahun.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait