Pemprov Lampung Akan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Catat Tanggalnya

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menggelar pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rencananya, akan digelar sebelum penerapan kebijakan penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"Harapannya pada April mendatang bisa melaksanakan pemutihan PKB atau program keringanan pajak dan penghapusan denda bagi pemilik kendaraan bermotor," ujar Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Adi Erlansyah, Rabu (8/2/2023).

Baca Juga

Gubernur Lampung: Exit Tol Pelabuhan Panjang Jadi Penghubung Sumsel dan Bengkulu

Dia menambahkan, pelaksanaan pemutihan PKB tersebut bertujuan untuk membantu pemilik kendaraan bermotor melaksanakan kewajiban membayar pajak, sebelum pemberlakuan kebijakan penghapusan data registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor yang akan dilakukan pada 2023 ini juga.

"Memang dari Polri akan memberlakukan penghapusan regident kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama 2 tahun," katanya.

Baca Juga

Bermodus Pemutihan Pajak, Oknum Pegawai Samsat Kota Sukabumi Diduga Tipu Warga

"Memang tidak semua kendaraan ini ada secara fisik, mungkin ada yang sudah dicuri atau rusak. Namun kami coba membantu masyarakat agar data kendaraan bisa tetap ada melalui program pemutihan pajak," katanya.

Dia melanjutkan saat ini pihaknya mempersiapkan draf Peraturan Gubernur Lampung yang diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan penghapusan denda dan memberi keringanan pembayaran PKB di daerahnya.

Baca Juga

6 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Desember 2022, DKI Jakarta dan Jawa Tengah Termasuk

Adi mengatakan, dengan adanya potensi kendaraan yang belum membayar pajak, maka akan dioptimalkan kembali penarikan pajak kendaraan.

"Bila regident dihapus tentu kendaraan tidak akan ada datanya lagi, jadi kita akan bantu untuk menghidupkan kembali pajak kendaraan masyarakat yang menunggak sembari meningkatkan pembayaran pajak kendaraan untuk menunjang pendapatan daerah," tutupnya.