Pemprov Lampung Larang Penjualan Minyak Goreng Bundling

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melarang penjualan minyak goreng melalui praktek bundling dan tying. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.

"Praktek penjualan bersyarat melalui praktek bundling dan tying ini tidak boleh dilakukan. Karena banyak kita lihat di pasaran banyak sekali dijual minyak goreng namun harus membeli produk lainnya terlebih dahulu," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga

Minyak Goreng Masih Langkah, Ini Kata Bos Bulog

Elvira menambahkan, praktek penjualan bersyarat tersebut tidak diperbolehkan karena menjadi salah satu bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat.

Ini, kata dia, juga telah diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Juga

Distribusi Minyak Goreng Dikawal Polisi, Warga Babel Diminta Hindari Aksi Borong

"Ini masuk persaingan usaha tidak sehat, dan bisa ada sanksinya. Apalagi saat ini masyarakat sangat butuh minyak goreng jadi semua harus dijual sesuai ketentuan harga eceran tertinggi," katanya.

Menurutnya, selain tidak diperbolehkan melakukan praktek penjualan bersyarat, Gubernur Lampung pun menginstruksikan agar pasokan minyak goreng yang diperuntukkan bagi Lampung agar tidak keluar daerah.

Baca Juga

Minimarket di Muntok Diserbu Warga, 2.040 Liter Minyak Goreng Langsung Ludes

"Gubernur telah meminta penegak hukum dan berbagai pihak untuk mengawasi agar pasokan minyak goreng ini jangan sampai keluar dari Pelabuhan Bakauheni atau daerah perbatasan dengan kita," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini Lampung telah mendapatkan pasokan 2 juta liter per pekan dari perusahaan eksportir sehingga pasokan tersebut harus dijaga agar bisa memenuhi kebutuhan lokal.