BANDARLAMPUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Lampung melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan perjalanan ke luar daerah saat libur Imlek 2572 Kongzili. Hal ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Lampung.
"Benar kita telah membuat surat edaran untuk melarang ASN untuk keluar daerah selama libur Imlek 2572 Kongzili," kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Rabu (10/2/2021).
Arinal menambahkan, surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tertanggal 9 Februari 2021.
"Bila ada yang tidak patuh dengan surat edaran tersebut segera laporkan untuk langsung ditindaklanjuti, sebab ini upaya untuk menekan kasus Covid-19," kata dia.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, surat edaran dikeluarkan karena kasus Covid-19 selalu mengalami kenaikanusai libur panjang.
"Bila kita melihat tren kasus di Lampung, selepas libur pasti kasus Covid-19 mengalami kenaikan, dan melihat libur Imlek bertepatan dengan libur akhir pekan maka kita lakukan antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran tersebut," kata Fahrizal.
Dia menjelaskan, surat edaran larangan bepergian selama libur Imlek telah disosialisasikan ke-15 kabupaten dan kota untuk selanjutnya langsung diimplementasikan.
"Kita mencoba menekan kasus Covid-19 dengan mengurangi mobilitas selama libur, bila ada aparatur sipil negara yang memang ada keperluan mendesak untuk bepergian harus melapor dan mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi aparatur sipil negara selama libur Imlek 2021, dan yang melanggar dapat diberikan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait