Ilustrasi, Kejari Bandar Lampung mengusut kasus korupsi pengadaan kontainer sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandarlampung 2018-2020. (Foto: Antara).
Antara

BANDAR LAMPUNG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung memeriksa 14 orang dari aparatur sipil negara (ASN). Pemeriksaan tersebut terkait perkara pengadaan kontainer sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandarlampung 2018-2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandar Lampung Helmi Hasan mengatakan, 14 orang itu diperiksa sebagai saksi. Dia tidak mengungkapkan, siapa saja 14 orang tersebut.

"Kami telah lakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 14 orang saksi yang telah kami periksa dalam perkara pengadaan kontainer sampah," ujar Helmi Hasan di Bandar Lampung, Rabu (23/11/2022).

Dia menuturkan, penyidik juga telah mengecek sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada di setiap kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung.

"Kami cek beberapa TPS dan TPA guna mendapatkan fakta di lapangan tentang kondisi dan jumlah kontainer," tuturnya.

Dalam tahap penyidikan, lanjut dia Kejari Bandar Lampung telah meminta ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk melakukan pengecekan kontainer guna melakukan pemeriksaan spesifikasi kontainer tersebut.

"Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dalam rangka kepentingan dan keperluan penyidikan suatu tindak pidana, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian, dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kontainer sampah di DLH Bandarlampung Tahun 2018-2020," katanya.

Sebelumnya, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung pada tanggal 20 September 2022 resmi menaikkan status penanganan kasus korupsi retribusi sampah di DLH Bandar Lampung ke tahap penyidikan.

Peningkatan status berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-07/L.8/Fd.1/06/2022 Tanggal 09 Juni 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam perkara tersebut tidak memiliki data induk wajib retribusi sesuai dengan penetapan dari kepala dinas (kadis) sehingga tidak diketahui potensi pendapatan nyata dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandar Lampung.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 di DLH Bandar Lampung ditemukan ada perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diperforasi (dilubangi kecil), dan karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi.

Selanjutnya ditemukan pula adanya fakta hasil pembayaran retribusi yang dipungut petugas penagih retribusi baik dari DLH maupun UPT pelayanan persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam serta adanya penagih retribusi yang tidak memiliki surat tugas resmi.

Selain itu sejak 2019-2021 di DLH Bandar Lampung ditemukan fakta hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi.


Editor : Kurnia Illahi

BERITA TERKAIT