KPU: Wali Kota Bandarlampung Ditetapkan Usai Putusan MK Diterima

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung terpilih Eva Dwiana-Deddy Amarullah akan ditetapkan setelah ketetapan dari Mahkamah Konstitusi (MK) keluar. Penetapan paling lambat lima hari setelah ketatapan dari MK keluar.

"Berdasarkan regulasi pascasidang pembacaan penetapan penarikan permohonan pemohon perkara no.25/PHP.KOT-XIX/2021, maka KPU Bandarlampung akan menetapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih paling lama lima hari setelah putusan ketetapan MK diterima," kata Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah, Rabu (17/2/2021)

Baca Juga

Duh, 749 Desa di Lampung Tak Terjangkau Sinyal

Tio menambahkan, untuk jadwal rapat pleno Kota Bandarlampung akan bersamaan dengan dua Kabupaten lainnya yang melangsungkan pilkada serentak yakni Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

"Hasil konsultasi dengan KPU RI bahwa pelaksanaan pleno untuk tiga daerah yang sudah ada keputusan MK dilakukan serentak setelah ada salinan resmi diterima KPU," kata dia.

Baca Juga

Rumah Sakit di Bandarlampung Buang Limbah B3 ke TPA, Ini Kata Wali Kota

Sedangkan, lanjut dia, terkait perkara sengketa KPU Pesisir Barat, pihaknya masih menunggu jadwal dari panitera MK untuk sidang hari terakhir pada tanggal 17 Februari 2021.

"Untuk Pesisir Barat kita masih menunggu jadwal panitera MK, apakah masuk sidang dismisal atau tidak," katanya.

Baca Juga

Gugatan Paslon Eva-Deddy Dikabulkan MA, Begini Kata KPU Bandarlampung

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandarlampung, Dedy Triadi mengatakan, dirinya menghormati adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilakukan tim hukum paslon nomor 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo ke Mahkamah Agung.

"Kami menghormati dan menghargai upaya hukum PK yang sudah diregister perkara oleh panitera muda TUN MA," katanya.

Baca Juga

MA Kabulkan Gugatan, Paslon Wali Kota Bandarlampung Eva-Deddy Batal Didiskualifikasi

Dedy menambahkan, pihaknya akan menyiapkan jawaban sebagai termohon sebagaimana surat panitera muda TUN MA no.2/PR/II/2 PK/PAP/2021 tentang penerimaan dan registerasi berkas permohonan PK sengketa pelanggaran administrasi pemilihan (PK PAP) Tanggal 8 Februari 2021

Editor: Nur Ichsan Yuniarto