Pencocokan Lahan PTPN VII, PN Blambangan Umpu Diduga Salah Lokasi Letak Tanah

LAMPUNG, iNews.id - Proses konstatering (pencocokan) lahan PTPN VII seluas 320 hektare yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Blambangan Umpu pada Kamis (23/11) diduga salah lokasi. Bahkan kegiatan itu nyaris berujung bentrok.

Pasalnya, dalam proses tersebut, Tim PN Blambangan Umpu diduga telah salah lokasi letak tanah terhadap tanah objek perkara.

Baca Juga

BUMN PTPN III Masuk Daftar Perusahaan Pertanian Terbaik di Dunia

Berdasarkan isi Surat Undangan Konstatering Nomor: W9-U9/991/HK.02/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tertulis Tim diperintah untuk melakukan konstatering objek lahan seluas 320 hektare di Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan.

Sedangkan, fakta di lapangan objek lahan yang dicocokkan berada 19,5 Km dari Kampung Kaliawi dan harus melewati tiga kampung lainnya.

Baca Juga

PTPN III Dirikan Palm Co, RI Bisa Produksi Minyak Goreng 1,8 Juta Ton per Tahun

Meski negosiasi berlangsung cukup alot, namun menghasilkan kesepakatan. Tim Panitera PN Blambangan Umpu akhirnya diperbolehkan melakukan tugasnya, namun tetap dalam pengawasan para pihak.

Tiga titik ditunjukkan PT Bumi Madu Mandiri (BMM) di lokasi kebun dan satu lokus pengambilan data di Kantor Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan yang berjarak 19,5 kilometer dari lokasi tanah objek perkara. Pada semua titik yang ditunjukkan oleh pihak PT BMM.

Baca Juga

PTPN Percepat Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit untuk Produksi Minyak Goreng Merah

Kuasa Hukum PTPN VII Satrya Aditama menegaskan jika lahan itu bukan yang dimaksud. “Ini bukan lahan yang dimaksud dalam surat perintah yang menyebut Lahan Seluas 320,35 hektare yang terletak di Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar," kata Kuasa Hukum PTPN VII Satrya Aditama, Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut Satrya mengatakan, Panitera PN Blambangan Umpu dalam konstatering perkara ini telah salah lokasi letak tanah.