Gegara Kritik Bupati dan Sekda Lampura, Asisten III Dicopot dan Disomasi jelang Pensiun

Jimi Irawan · Kamis, 29 April 2021 - 19:08:00 WIB
Gegara Kritik Bupati dan Sekda Lampura, Asisten III Dicopot dan Disomasi jelang Pensiun
Bupati Lampung Utara Budi Utomo memberhentikan Efrizal Arsyad dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) nomor :921.21/961/II/39-LU/2021 tertanggal 21 April 2021. (Istimewa)

LAMPUNG UTARA, iNews.id - Efrizal Arsyad dicopot dari jabatannya sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menjelang masa pensiunnya. Pemberhentian ini buntut dari pernyataannya yang mengkritik bupati dan sekda pada Rabu (28/4/2021), kemarin.

Bupati Lampung Utara Budi Utomo memberhentikan Efrizal Arsyad dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) nomor :921.21/961/II/39-LU/2021 tertanggal 21 April 2021. Padahal, terhitung tanggal 1 Mei 2021 Efrizal Arsyad pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak hanya itu, Efrizal juga disomasi oleh Pemkab Lampura karena cuitannya yang menyebutkan, bupati itu kerjanya di kantor, bukan di rumah dinas.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Lampura Iwan Kurniawan mengatakan, Efrizal dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. 

"Pak Efrizal Arsyad melanggar pasal 8 ayat 4 dan pasal 9 ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Langkah ini diambil karena berimbas buruk pada Pemerintahan Lampung Utara,” kata Iwan Kurniawan, Kamis (29/4/2021).

Iwan menjelaskan, surat somasi Pemkab Lampura melalui Asisten Bidang Pemerintahan juga telah dilayangkan kepada Effrizal.

Dalam somasi itu, Efrizal diminta mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya mengenai adanya jual beli jabatan. Kemudian, mengenai pernyataannya sekda dan bupati tidak pernah masuk kantor, serta pemerintahan Lampura saat ini terburuk selama 36 tahun Efrizal bekerja sebagai ASN.

"Apabila somasi itu tidak diindahkan, beliau tidak mengklarifikasi atau meminta maaf di media cetak dan elektronik, maka akan ditempuh jalur hukum. Selain itu, seluruh pejabat yang merasa difitnah atas pernyataan adanya jual beli jabatan, bersedia melapor sebagai upaya hukum terhadap fitnah," kata Iwan.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2